Kota Malang – Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Universitas Brawijaya (UB) bukan sekadar seremonial. Acara ini menjadi panggung penguatan komitmen kampus dalam membangun budaya bersih. Puncaknya, UB merilis data capaian integritas terbaru yang menunjukkan grafik kenaikan signifikan, sekaligus membuktikan bahwa kampus ini serius menutup celah penyimpangan, bahkan praktik kecil yang dulu dianggap sepele.
Indeks Integritas UB terus menguat dari tahun ke tahun. Menurut pemaparan Satuan Reformasi Birokrasi UB yang disampaikan oleh ketuanya, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, indeks yang awalnya 2,40 pada 2023 melonjak menjadi 3,42 pada 2024. Dan kini, pada 2025, angka tersebut kembali menguat menjadi 3,52 dari skala maksimal 4.
Ngesti Dwi Prasetyo menilai tren positif ini merupakan cerminan dari transformasi tata kelola yang mulai mengakar di keseharian sivitas akademika pasca UB memperoleh status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
Salah satu perubahan paling mencolok yang dipaparkan adalah hilangnya praktik-praktik lama yang berpotensi menjadi gratifikasi. Survei internal UB memetakan titik rawan pada sektor gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
“Tradisi memberi kue setelah ujian itu sudah hilang, karena kami terus mengingatkan pentingnya integritas,” ujar Ngesti, menegaskan bahwa perubahan ini terjadi berkat pengingat berkelanjutan akan pentingnya integritas.
Di ranah pengadaan barang dan jasa, UB telah menambahkan mekanisme pengawasan berlapis. Kini, vendor wajib mengikuti survei khusus untuk mendeteksi potensi pungutan liar atau gratifikasi tersembunyi. Sementara itu, untuk menjamin kesetaraan dan transparansi, seluruh layanan publik di kampus kini dihubungkan melalui sistem terpadu lintas unit, meminimalkan ruang untuk diskriminasi dan ketidakjelasan proses.
Sementara itu ditemui usai membuka kegiatan, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UB, Prof. Dr. Unti Ludigdo menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam upaya ini. Menurutnya, meskipun mahasiswa UB memiliki kesadaran integritas yang baik, pengawasan tetap diintensifkan. Direktorat Kemahasiswaan kini memantau ketat semua proposal kegiatan, laporan penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program mahasiswa. Langkah ini dilakukan agar penyimpangan kecil tidak menjadi kebiasaan yang mengakar.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen ini, UB memberikan penghargaan kepada sejumlah fakultas yang mencatat nilai tinggi dalam Indeks Persepsi Antikorupsi dan Area 5 Zona Integritas (penguatan pengawasan). Fakultas yang meraih apresiasi tersebut adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Ilmu Administrasi UB.
Di sisi lain, komitmen integritas ini juga dibarengi dengan penegakan sanksi. Unti Ludigdo menegaskan bahwa sanksi internal bagi pegawai yang melanggar tetap diterapkan, mulai dari pengurangan anggaran hingga pemberhentian walaupun tidak diumumkan ke publik demi menjaga etika kelembagaan. “Semua mekanisme berjalan sesuai aturan organisasi,” tegasnya.
Perkembangan penting lainnya adalah capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM). Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) menjadi pionir, sebagai fakultas pertama di UB yang mengantongi verifikasi WBK dan kini sedang menjalani proses penilaian untuk meraih WBM. UB menargetkan seluruh fakultas dapat mencapai predikat bergengsi ini secara bertahap.
Bahkan, sektor penerimaan mahasiswa baru (PMB) pun telah diperketat. Seleksi sepenuhnya dilakukan secara digital, mencakup penilaian rapor, seleksi mandiri, hingga verifikasi data. Hal ini, menurut Ngesti, sangat mengecilkan risiko manipulasi. Meskipun sempat ditemukan beberapa pelanggaran administratif pada tahun sebelumnya, jumlahnya terus menurun seiring penyempurnaan sistem.
Prof. Unti Ludigdo mengingatkan, korupsi selalu bermula dari toleransi terhadap penyimpangan kecil. Oleh karena itu, Hakordia di UB tidak hanya ingin menjadi seremoni tahunan. UB menargetkan momentum ini sebagai penguat komitmen budaya bersih kolektif di seluruh lapisan kampus. Dengan demikian, celah-celah korupsi dapat ditutup rapat sebelum berkembang menjadi masalah besar. (Red)
